“Memang instruksi dari presiden, kita (ASN) harus netral dalam pesta demokrasi nanti. Sama dengan TNI, Polri, kita dari ASN harus betul-betul bisa netral," ujarnya, Kamis (30/11).
Untuk itu, ia menegaskan jangan sampai ada ASN yang terlibat politik seperti menjadi tim sukses salah satu calon tertentu. Jika ingin berpolitik, maka ASN bersangkutan wajib mundur sebagai aparatur negara.
"Ini yang kita booming kan supaya ke depan tak adalagi temuan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. Karena dulu ada itu banyak temuan itu di Indonesia saat pemilu. Kita harap sekarang ini minim temuan bahkan kalau bisa zero temuan," harapnya.
Meskipun memiliki hak pilih, lanjut Muflihun, namun aturan menegaskan jika ASN tidak boleh terlibat politik.
“Bahkan walau ada adek kita, kakak kita, saudara kita jadi caleg, jangan ikut-ikutan. Kalau mau milih pribadi, silahkan dalam TPS saja. Karena sekarang ini ASN itu juga masih memilih, boleh nyoblos tapi bukan serta merta kita mempengaruhi orang, tidak boleh. Kita netral," ucapnya.
"Jadi, jangan sampai nanti ASN menggiring pula, ikut ke salah satu caleg (calon legislatif). Itu jangan sampai terjadi," pesannya.
Disampaikan Muflihun, untuk tim pemantau netralitas ASN ini sudah ada tim di Bawaslu dan juga di tim penegakan hukum terpadu (Gakkumdu).
